SokoBisnis

DPR Kritik Keras Pemerintah, Stok Beras Melimpah Tapi Harga Naik, Ini Aneh!

Anggota DPR Gde Sumarjaya menyoroti anomali harga beras yang naik meski stok melimpah. Ia desak pemerintah benahi tata kelola dan hentikan pola impor lama.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
17 Juli 2025
<p>Harga beras terus naik meski pemerintah mengklaim stok beras dalam kondisi melimpah. (Dok.Ist)</p>

Harga beras terus naik meski pemerintah mengklaim stok beras dalam kondisi melimpah. (Dok.Ist)

SOKOGURU, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih mengkritik keras anomali harga beras di Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa harga beras terus naik meski pemerintah mengklaim stok beras dalam kondisi melimpah.

“Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi, kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” ujar Gde Sumarjaya, yang akrab disapa Demer, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, (Dok.DPR RI)

Menurut politikus Fraksi Partai Golkar itu, fenomena tersebut menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi dan perdagangan pangan nasional. 

Baca juga: Skandal 212 Merek Beras Oplosan, DPR Desak Polisi Bongkar Sindikat Besar!

Kenaikan Beras Tekan Daya Beli Masyarakat

Jika terus dibiarkan, katanya, kenaikan harga beras akan menekan daya beli masyarakat dan melemahkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” kritiknya tajam.

BPK Temukan Penentuan Kuota Impor yang Tak Transparan

Lebih lanjut, Demer juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penentuan kuota impor yang tidak transparan. 

Baca juga: Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang di Makkah, Komisi VIII DPR Desak Evaluasi Sistem Pelacakan

Ia bahkan menerima laporan adanya kebijakan impor beras yang dijalankan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis terkait.

“Ini pola lama. Tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah pada kepentingan nasional. 

Ia pun mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang berani mengutamakan kepentingan industri dalam negerinya dengan menerapkan proteksi ekonomi, bahkan keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca juga: Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judi Online, DPR Desak Evaluasi Total Penyaluran Bantuan

“Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.

Demer berharap anomali harga beras ini segera diatasi dan tidak menjadi beban baru bagi rakyat. 

Ia menegaskan, kestabilan harga pangan adalah kunci dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi bangsa.

“Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Bali itu. (*)